LayarHijau.com – Kasus dugaan tabrak lari yang menyeret nama aktris Jin Chen (金晨) sempat memicu perbincangan luas di media sosial sejak 29 Januari. Namun berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan analisis hukum dari pengacara, peristiwa tersebut tidak mengarah pada tindak pidana tabrak lari, melainkan masuk ke ranah pelanggaran administratif.
Pada 30 Januari, pihak kepolisian merilis pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Dalam laporannya disebutkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, Jin Chen mengalami luka di bagian wajah dan segera menuju rumah sakit di Shanghai untuk mendapatkan perawatan medis, ditemani oleh Liu Mouyi. Sementara itu, asistennya, Xu Mouqing, tetap berada di lokasi kejadian untuk melapor kepada polisi.
Polisi mengungkapkan bahwa dalam proses awal penanganan, Xu Mouqing mengaku sebagai pengemudi kendaraan. Berdasarkan keterangan tersebut, aparat menilai kejadian itu sebagai kecelakaan tunggal dan menanganinya melalui prosedur sederhana. Namun dalam penyelidikan lanjutan, diketahui bahwa Xu Mouqing telah memberikan keterangan palsu dengan mengaku sebagai pengemudi. Meski demikian, polisi menegaskan tidak ada unsur penipuan asuransi karena tidak pernah terjadi klaim aktual.
Menanggapi kasus ini, pengacara dari Beijing Anjian Law Firm, Zhou Zhaocheng, menegaskan bahwa baik Jin Chen maupun asistennya tidak memenuhi unsur tindak pidana. “Berdasarkan informasi dalam laporan polisi saat ini, keduanya tidak membentuk kejahatan pidana, tetapi telah menyentuh wilayah pelanggaran administratif,” ujarnya dalam wawancara dengan media.
Zhou menjelaskan bahwa tindakan Xu Mouqing yang mengaku sebagai pengemudi jelas melanggar Undang-Undang Ketertiban Umum. Dalam konteks hukum Tiongkok, memberikan keterangan palsu kepada aparat dalam proses penyelidikan administratif dapat berujung pada sanksi berupa penahanan selama 5 hingga 10 hari serta denda antara 200 hingga 500 yuan.
Namun, ia menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dikaitkan dengan tindak pidana melindungi pelaku kejahatan atau pemalsuan bukti pidana. “Syarat utama adanya kejahatan ‘melindungi pelaku’ adalah pihak yang dilindungi harus terlebih dahulu melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, perilaku mengemudi Jin Chen hanya merupakan pelanggaran lalu lintas biasa dan tidak mencapai ambang batas tindak pidana kecelakaan lalu lintas,” jelas Zhou.
Terkait tudingan tabrak lari, Zhou secara tegas menyatakan bahwa tindakan Jin Chen meninggalkan lokasi kejadian untuk berobat tidak dapat dikategorikan sebagai pelarian. Menurutnya, inti dari tabrak lari adalah upaya melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab hukum. “Jin Chen benar-benar mengalami luka dan membutuhkan perawatan medis, serta telah mengatur agar asistennya tetap berada di lokasi untuk melapor ke polisi. Itu tidak termasuk tabrak lari,” tegasnya.
Meski begitu, Zhou juga menekankan bahwa sifat kasus dapat berubah apabila ditemukan bukti bahwa Jin Chen secara aktif mengarahkan atau membiarkan asistennya melakukan pengakuan palsu. Hingga saat ini, laporan polisi tidak menunjukkan adanya bukti bahwa Jin Chen memerintahkan tindakan tersebut, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan asistennya.
Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Jin Chen mengakui bahwa situasi mendadak dan kondisi emosional pascakecelakaan membuat asistennya memberikan keterangan yang tidak tepat kepada polisi. Setelah sadar sepenuhnya usai menjalani operasi, ia menyatakan bertanggung jawab sebagai pengemudi sebenarnya dan memutuskan untuk menanggung seluruh kerugian secara pribadi.
Jin Chen juga menyebutkan bahwa ia telah membatalkan proses klaim asuransi dan membayar penuh biaya kerusakan kendaraan, fasilitas jalan, serta tembok rumah warga yang terdampak. Seluruh proses ganti rugi tersebut disebut telah diselesaikan pada April 2025.
Dengan demikian, berdasarkan klarifikasi polisi dan pendapat pengacara, Jin Chen tidak menghadapi ancaman pidana dalam kasus ini. Namun, ia tetap berpotensi dikenai sanksi administratif terkait pelanggaran lalu lintas, sementara asistennya harus mempertanggungjawabkan tindakan memberikan keterangan palsu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
