LayarHijau.com — Kontroversi anting seharga Rp5 miliar yang dikenakan aktris Huang Yang Tiantian sempat memicu kehebohan di media sosial China. Publik mempertanyakan asal-usul kemewahan tersebut, yang kemudian menyeret perhatian ke latar belakang keluarganya, khususnya sang ayah, Yang, yang pernah menjadi pegawai negeri di Kota Ya’an, Provinsi Sichuan.
Menanggapi sorotan publik, pemerintah Kota Ya’an membentuk tim gabungan yang terdiri dari lembaga pengawasan disiplin, kepolisian, dan dinas pengawasan pasar untuk menyelidiki riwayat pekerjaan Yang. Laporan investigasi sementara ini disampaikan oleh Kantor Berita Xinhua.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yang mengikuti seleksi ASN pada Oktober 2010 dan mulai bekerja pada April 2011 di Satuan Penegakan Hukum Administratif Tata Kota Ya’an. Pada September 2014, ia dipindahtugaskan ke Biro Promosi Investasi dan kemudian ke lembaga di bawahnya, yakni Pusat Layanan Promosi Investasi. Ia mengundurkan diri pada Maret 2017 dengan alasan keluarga.
Pihak berwenang menegaskan bahwa selama menjabat, Yang tidak terlibat dalam proyek rekonstruksi pascabencana, baik dalam proses tender, pengelolaan dana bantuan, maupun sumbangan amal. Satu-satunya proyek yang mencantumkan namanya adalah pengembangan kawasan wisata Gunung Yunfeng di Kabupaten Yingjing, namun proyek itu gagal menarik investor.
Meski terbebas dari tuduhan penyalahgunaan dana pascabencana, investigasi menemukan bahwa Yang diduga melakukan dua pelanggaran administratif, yakni: Menjalankan bisnis secara ilegal saat masih menjadi ASN dan menyembunyikan kelahiran anak kedua yang melanggar kebijakan satu anak saat itu.
Atas dugaan tersebut, penyidikan resmi telah dibuka untuk menindaklanjuti kemungkinan pelanggaran hukum dan disiplin. Pemerintah berkomitmen untuk menangani kasus ini secara serius sesuai hukum yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa hingga kini, penyidikan belum mencakup asal-usul atau sumber kepemilikan anting mewah Rp5 miliar tersebut. Fokus utama kasus ini masih pada dugaan pelanggaran yang dilakukan ayah Huang Yang Tiantian sebagai pegawai negeri.
Pemerintah Kota Ya’an juga menyatakan bahwa kepekaan masyarakat terhadap isu ini mencerminkan harapan publik akan keadilan dan transparansi. Masyarakat diminta menunggu hasil akhir penyelidikan sebelum menarik kesimpulan, karena yang diharapkan bukan sekadar penutupan kasus, melainkan pengungkapan kebenaran secara utuh.
